BEM KM UBB bersatu dalam aksi simbolik terhadap kasus korupsi Tata Niaga Timah bertempat di 0 Kilometer. Sumber foto istimewa.

LPM Alternatif, Pangkalpinang – Kasus korupsi tata niaga timah yang sedang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung saat ini sedang menjadi perhatian publik. Bangka Belitung sendiri merupakan salah satu provinsi penghasil timah terbesar di Indonesia di Indonesia menurut data DPMPTSP BABEL sumber daya timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 sebesar 2.180.081,1701 ton dengan cadangan 1.971.101,13 ton. Sementara potensi bijih timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 mencapai 6.008.646.449,3485 ton, dengan cadangan bijih timah 6.126.513.015,5239 ton. Dengan potensi yang sangat besar tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipredikatkan sebagai wilayah penghasil timah terbesar di Indonesia. Bahkan potensi timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dipredikatkan sebagai pemasok utama pasar timah dunia. Dengan rata-rata besaran ekspor 20 – 30 persen dari total kebutuhan timah dunia yang mencapai 200.000 ton per tahun. Hingga bulan Maret 2023, nilai ekspor timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai USD 225.799.152.80.

Oleh karenanya (5/24) BEM KM UBB melakukan seruan aksi simbolik di 0km Pangkalpinang dengan menekan pemerintah untuk memberantas aktor dan mafia serta jejaringan nya dalam kasus korupsi komoditas tata niaga timah. Pemerintah harus mengusut tuntas serta memberantas jejaringan aktor dan mafia yang merugikan negara dan melakukan pemberhentian segala bentuk aktivitas pertambangan ilegal yang ada di Bangka Belitung. Pihak pemerintah juga diharapkan dapat melakukan pemulihan ekologi terhadap dampak aktivitas tambang di Bangka Belitung. Dengan cara transparansi jaminan reklamasi pasca tambang. Pemerintah (PT timah) tentunya Harus transparan terhadap alokasi anggaran reklamasi Pasca tambang di kawasan IUP PT timah serta merealisasikan reklamasi secara maksimal di lahan pasca tambang.

Dengan adanya kegiatan aksi simbolik ini diharapakan pemerintah dapat mencari solusi ekonomi alternatif terhadap tambang. Pemerintah tentunya harus melakukan pemberdayaan serta mensosialisasikan terhadap masyarakat Bangka Belitung atas pemanfaatan kawasan-kawasan yang cukup potensial sebagai alternatif dari ketergantungan ekonomi oleh timah, misalkan sektor perikanan yang luas, atau pemanfaatan pariwisata, pertanian, perkebunan serta industri kreatif, dan menekan pemerintah mencari alternatif ekonomi terhadap masyarakat Bangka Belitung yang berkelanjutan, jangka panjang,serta sehat terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. Adapun upaya yang dilakukan oleh KM UBB adalah untuk membela masyarakat yang terdampak akibat kasus korupsi timah ini. Solusi yang diberikan oleh pihak KM UBB adalah dengan menggelar pasar murah, hal ini diselenggarakan untuk menyadarkan pemerintah dan diupayakan dapat membantu masyarakat Bangka Belitung yang dirugikan. Perdagangan yang dilakukan dengan menjual komoditi primer seperti beras, gula, kopi, minyak goreng, serta bahan pangan lainnya dengan harga yang murah dan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh pemerintah Bangka Belitung kepada masyarakat. KM UBB menekan pemerintah untuk melakukan operasi pasar murah di semua wilayah provinsi Bangka Belitung yang terdampak penurunan ekonomi.

Reporter: Alternatif

Penulis: Esfaranza Ratu Suwendah dan Yoga Pratama

Editor: Debri Liani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *