Beranda Opini Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur

Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur

Mujuranto Sihotang
Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung

Istilah kepailitan sering kali masih terasa awam bagi sebagian orang, walau istilah ini sering digunakan dalam dunia bisnis dan usaha. Jadi apa yang dimaksud dengan kepailitan? Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disingkat dengan UUK 2004.

Kemudian apa saja syarat sehingga debitur dapat diajukan sebagai debitur pailit? Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit dijelaskan pada pasal 2 Ayat (1) UUK 2004 yang berbunyi “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit dan akan menghasilkan sebuah putusan pailit. Dalam putusan pailit terdapat beberapa akibat hukum bagi debitur pailit, salah satunya berakibat pada kewenangan berbuat debitur pailit dalam bidang hukum harta kekayaan. Hal ini mengakibatkan kewenangan debitur menjadi sangat terbatas. Debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan yang dapat memberikan suatu keuntungan atau perbuatan yang dapat menambah jumlah harta kekayaan yang selanjutnya dijadikan sebagai boedel pailit.

Dari peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa, kurator tidak perlu membuktikan apakah penerima hibah mengetahui perbuatan hibah tersebut merugikan kreditur atau tidak. Kurator hanya perlu membuktikan bahwa debitur dianggap mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur dan apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.

Kepailitan dapat mengakibatkan kewenangan berbuat debitur pailit menjadi lebih terbatas, khususnya pada bidang harta kekayaan. Kewenangan untuk mengurus dan membereskan hartanya berpindah ke kurator dan debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan, apabila perbuatannya tersebut memberikan suatu keuntungan yang dapat menambah harta pailit. Pada perbuatan hukum yang dianggap dapat merugikan kreditur atau mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit.

(Mujuranto Sihotang/Red LPM-UBB)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Ribuan Massa Aksi Doa Bersama Kawal Sidang Vonis 11 Pejuang Membalong

Dokumentasi Ribuan Massa Aksi Doa Bersama Kawal Sidang Vonis 11 Pejuang Membalong. Sumber Foto: Ghias/LPM Alternatif. Tanjung...

Demokrasi Ironi, Penghuni Kampus Peradaban Berdiam Diri

Ilustrasi : Pngtree Pemilihan Umum Mahasiswa atau kerap disapa Pemilwa adalah gerbang untuk menentukan pilihan atas Pemimpin periode...

Selisih 54 Suara Melawan Kotak Kosong, Andi Fitri Sasmita dan M. Noufal Asshafy Resmi Terpilih Menjadi Ketua dan Wakil Ketua BEM KM UBB Periode...

Sumber Foto: LPM Alternatif UBB. LPM Alternatif, Balunijuk – Pemilihan Umum Mahasiswa (pemilwa) merupakan salah satu pesta demokrasi...

PEMILWA UBB 2024: Dialog Terbuka KPUM UBB

Ilustrasi: MI/ Seno LPM Alternatif, Balunijuk - Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas...

Recent Comments