Oleh: Kevin Aryatama
Perwakilan BEM KM UBB melakukan audiensi terkait kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 18 tahun 2021 pada senin, (30/8/21). Bila diringkas, maksud dari audiensi ini adalah mempermasalahkan pemerintah provinsi yang sibuk memperkaya diri sendiri lewat kenaikan tunjangan, bukan memperbaiki penanganan pandemi. Jelas bahwa substansi audiensi ini sangat penting.
Sayangnya, audiensi ini ramai diperbincangkan bukan karena substansinya, melainkan video viral dua mahasiswa yang dinilai tidak sopan saat audiensi. Unggahan ini ‘sukser besar’ membuat salah akun Instagram humor berbahasa Bangka mendulang puluhan ribu views dalam waktu singkat–ingen dak pun, Min? Lengkap dengan caci-maki warganet yang termakan emosi.
Saya sependapat bahwa sikap kedua mahasiswa ini tidak tepat. Cara komunikasi mereka rawan menjadi bumerang dan sudah terbukti. Namun, tidak cuma sekali atau dua kali media mencitrakan aksi dengan buruk. Baik lewat unggahan media sosial maupun pemberitaan media jurnalistik yang bermasalah karena mengalihkan fokus masyarakat dari substansi aksi.
Beranjak dari konteks kasus di atas, saya ingin menarik diskusi dengan topik yang lebih luas. Bagaimana dan mengapa media menampilkan aksi dengan kesan jelek?
Bagaimana: ‘Paradigma Protes‘
Setiap media pasti ingin banyak dibaca atau ditonton. Untuk ‘melariskan dagangan’ sejumlah media sosial maupun media jurnalistik, memilih untuk membuat unggahan atau liputan bombastis. Sejumlah media menjadikan aksi massa sebagai tontonan bombastis dengan bingkai ‘kerusuhan’. Kecenderungan media yang membingkai aksi massa sebagai tontonan bombastis dengan bingkai ‘rusuh’ atau ‘aneh’ disebut Douglas McLeod (2007) sebagai ‘paradigma protes’ dalam studinya.
Yovantra Arief (2019) menggunakan ‘paradigma protes’ McLeod ini untuk menangkap kecenderungan media dalam menampilkan aksi #ReformasiDikorupsi. Hasilnya, ‘kerusuhan’ ternyata menjadi bingkai dominan yang dipakai media. Ada dua pola dominan dalam bingkai ‘kerusuhan’ yang digaris bawahi Arief. Salah satu polanya adalah demonisasi aksi atau ‘penggambaran yang terlalu fokus pada keburukan aksi’. Contoh praktik serupa dapat kita lihat dengan jelas di unggahan viral yang disebutkan di awal.
Unggahan tersebut membingkai audiensi yang lalu serta-merta dengan kesan ‘tidak tahu sopan santun’ dan ‘tidak punya rasa hormat’. Video di unggahan tersebut hanya fokus kepada mahasiswa yang menyahut dan duduk dengan sebelah kaki bersila. Lengkap sudah bumbunya dengan caption,
“Dateng ingkah2, dikasih duduk ngangket kaki, nunjuk2 urang tua, ngumong kek urang tua asa paling hibat, atas almamater baweh impak2. Lah segale dek made lah gawi ikak ne jang2.
Bapak ne Wakil Gubernur Bangka Belitung jang, ukan asal ikak saot, masak dak de sopan santun, dak de rase hormat ikak”.
Saya tegaskan sekali lagi, sikap kedua mahasiswa ini jelas tidak tepat. Namun, apakah video dan caption tersebut sedikit saja membahas substansi dan masalah yang melatarbelakangi audiensi? Kalau bicara etika, kebijakan yang sibuk menaikkan tunjangan pejabat provinsi itu etis, mengingat banyak orang harus semakin ekstra banting tulang di masa pandemi?
Di sisi lain, sejumlah media jurnalistik lokal, dengan penelusuran saya, memang tidak memuat pemberitaan bias. Namun, pemberitaan yang sekadar melaporkan kejadian tidak cukup untuk mengupas lebih detail masalah yang dibahas dalam audiensi.
Mengapa: Bias Sudut Pandang dan Oligarki Media
Sejumlah aksi lantang menyuarakan kepentingan kita bersama, namun media tetap menampilkannya dengan meleset dari substansi. Pemberitaan aksi #ReformasiDikorupsi dibingkai sebagai aksi rusuh, membuat macet, dan sebagainya (dapat dicek di artikel Yovantra Arief yang sebelumnya saya lampirkan tautannya). Audiensi BEM KM Babel yang serta-merta juga diberi cap ‘tidak tahu sopan santun’.
Alasan media nyinyir terhadap aksi, meski aksi itu dengan alasan menyuarakan kepentingan masyarakat luas, setidaknya ada dua, yakni bias sudut pandang dan oligarki media.
Pertama, bias sudut pandang. Pekerja media baik jurnalis, admin media sosial, dan lain-lain, sebagaimana manusia, juga terbentuk oleh berbagai aspek latar belakang kehidupan. Entah itu gender, tempat tinggal, etnis, agama, kelas sosial, dan sebagainya. Beragam aspek latar belakang ini menentukan seberapa dekat pengalaman dan sedalam apa pemahaman pekerja media terhadap masalah sosial. Ini berimbas pada informasi macam apa yang akan mereka hasilkan.
Katakanlah, jurnalis A berasal dari keluarga kelas menengah. Mereka memiliki kemudahan akses kesehatan sehingga ia dan keluarganya masih sehat walafiat. Sementara itu, keluarga jurnalis B kebanyakan dari kelas buruh. Kemampuan akses kesehatan mereka tidak sebaik keluarga A, dan sejumlah anggota keluarganya terjangkit COVID-19 karena lingkungan kerja tidak memungkinkan untuk WFH (work from home). Ketika diinstruksikan membuat berita audiensi, yang membahas kenaikan tunjangan pejabat provinsi di situasi pandemi di mana banyak orang kesusahan, seperti apa sudut pandang yang akan ditulis jurnalis A dan jurnalis B?
Kedua, oligarki media. Tidak adil jika semua kesalahan kita tunjuk ke pekerja media. Sebab, mau bagaimanapun, faktor struktural yang paling menentukan informasi seperti apa saja yang diproduksi dan untuk kepentingan siapa.
Sederhananya, oligarki adalah jaringan ekonomi dan politik para konglomerat. Oligarki media menghimpun beberapa perusahaan media (bisa pula dengan perusahaan selain media) ke dalam genggaman satu atau sekelompok kecil orang.
Kuasa oligarki yang sangat besar dan timpang ini tidak bisa tidak menentukan corak pemberitaan suatu media. Sulit rasanya berharap suatu media jurnalistik membahas secara mendetail substansi aksi mengkritisi politisi yang mungkin saja punya jaringan terhadap pemilik media tersebut. Maka dari itu, informasi yang disajikan sering mencerminkan dan mengamankan kepentingan penguasa.
Penutup
Media memiliki kekuatan untuk ‘memproduksi’ dan ‘mereproduksi’ informasi dalam skala besar. Ini pula yang membuat media memiliki peran sentral dalam pembentukan opini publik. Oligarki media membuat sejumlah media semata-mata menyajikan informasi yang menguntungkan dan mengamankan kepentingan penguasa. Informasi dari media yang menampilkan aksi-aksi kerap bias. Kalaupun tidak bias, informasi yang disajikan tidak jarang kurang memadai bagi rakyat untuk memahami substansi aksi. Alhasil, sebagian dari kita terjebak di kondisi tidak paham subtansi aksi dan bahkan saling menghujat sesama rakyat.
(Kevin Aryatam/RED LPM UBB)