Beranda Bangka Belitung Negara Alami Kemunduran Demokrasi dan Ekonomi, Kelompok Cipayung Babel Gelar Aksi Jalan...

Negara Alami Kemunduran Demokrasi dan Ekonomi, Kelompok Cipayung Babel Gelar Aksi Jalan Mundur

Aksi jalan mundur Cipayung Plus Babel bawa delapan tuntutan aksi. Foto oleh Cipayung Plus Babel.

Oleh: Cipayung Plus Bangka Belitung

Kelompok Cipayung Plus Bangka Belitung yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi jalan mundur di depan gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (18/4).

Aksi jalan mundur ini sebagai bentuk protes mahasiswa Bangka Belitung terhadap pemerintah yang dinilai mengalami kemunduran dalam banyak lini.

Sekitar 70 orang massa aksi melakukan jalan mundur di ruas jalan Pemprov Babel menuju kantor DPRD Babel pada pukul 10.00 WIB. Sampai di depan kantor DPRD Babel, massa perwakilan organisasi melakukan orasi yang diterima langsung oleh pimpinan DPRD Babel.

Ketua Umum HMI Cabang Bangka Belitung, Yusuf mengatakan pemerintah pusat belum mampu memberikan kemajuan ekonomi ditengah krisis. Yusuf menilai pemerintah justru melahirkan kebijakan yang menyebabkan kemunduran di bidang ekonomi, demokrasi, dan politik.

“Tujuan aksi untuk menyampaikan hasil kajian panjang dari kelompok Cipayung Plus yang tergabung dari 6 OKP untuk menyikapi persoalan terjadi di negara, yaitu UU No 7 Tahun 2021 tentang kenaikan PPN 11 persen yang semula 10 persen, kenaikan harga BBM dan gas LPG, dan kenaikan harga bahan pokok yang berdampak pada ekonomi masyarakat, termasuk di Bangka Belitung,” ungkap Yusuf.

Senada dengan itu, Ketua Umum GMKI Pangkalpinang, David Pinem, mengungkapkan bahwa tingkat inflasi global mengakibatkan fluktuasi harga komoditas di Indonesia seperti minyak goreng, sembako, maupun bahan kebutuhan pokok lainnya.

“Tidak hanya itu, kenaikan serta kelangkaan BBM bersubsidi/non-subsidi, baik karna kenaikan harga ICP/per barel maupun banyaknya mafia BBM/migas dan non migas juga menjadi salah satu faktor naik turunnya bahan pokok oleh karna naiknya biaya produksi yang ditanggung oleh para produsen,” kata David.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum GMNI Babel, Hafiz, mengatakan dalih pemerintah menaikan PPN hingga 11% untuk meningkatkan perekonomian dan menekan defisit negara telah menyebabkan rakyat jatuh ke jurang ketimpangan ekonomi yang semakin dalam. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi sebuah persoalan kompleks di mana masyarakat yang saat ini sedang kesulitan di tengah dampak pandemi Covid-19.

Merujuk data lembaga keuangan Credit Suisse Juli 2021 menyebutkan, terdapat 171,7 ribu orang Indonesia yang memiliki kekayaan bersih di atas US$ 1 juta (Rp14,5 miliar) pada 2020. Jumlah tersebut meningkat 61,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 106,2 ribu orang. Dibandingkan total 270 juta penduduk, jumlah orang kaya itu setara dengan 0,1 persen populasi.

Di lain sisi, kata Hafiz, hasil survei BPS menunjukkan, masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Berdasarkan kelompok pendapatan, sebanyak 70,53 persen responden dalam kelompok berpendapatan rendah atau di bawah Rp 1,8 juta mengaku mengalami penurunan pendapatan. Ia menyimpulkan, adanya ketimpangan pendapatan yang meningkat diantara penduduk Indonesia di masa pandemi.

“Mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas negara, di antaranya menjaga stabilitas ekonomi, politik maupun lainnya yang berdampak pada kehidupan sosial rakyat adalah hal yang paling wajar di negara yang menjunjung tinggi demokrasi politik dan demokrasi dalam bidang ekonomi,” jelas Hafiz.

Selain itu, Ketua Umum IMM Babel, Fajrul juga menyoroti terkait Perda Prov. Babel No.12 tahun 2017 tentang cadangan pangan, intervensi pasar, antisipasi kekurangan ketersediaan pangan, krisis pangan, gejolak harga pangan mestinya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sebelum masyarakat mengalami penderitaan yang lebih dalam lonjakan harga bahan pokok.

“Kita juga menuntut pemerintah daerah melakukan monitoring terhadap ketersediaan konsumsi dan harga pangan pokok, mengatur pendistribusian pangan serta mengembangkan kebijakan pertanian yang lebih variatif dalam menghadapi berbagai situasi krisis,” ujar Fajrul.

Sementara itu, Ketua Umum KAMMI Babel, ikhsan mendesak pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti tuntutan kelompok Cipayung Plus setidaknya dalam waktu tujuh hari kedepan.

“Kenaikan harga BBM dan gas LPG, kenaikan harga bahan pokok, yang berdampak pada ekonomi masyarakat khususnya di Bangka Belitung. Pemerintah harus segera mengambil tindakan, khususnya menjelang hari raya Idul Fitri ini,” tegas Ikhsan.

Sejalan dengan rekan-rekan kelompok Cipayung Plus Babel yang lain, Charles, Ketua Umum PMII Babel menyatakan permasalahan yang telah disampaikan perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi kebijakan secara menyeluruh dan menyiapkan solusi alternatif dan berkeadilan terhadap lapisan masyarakat rentan.

“Dengan begitu, kita mengharapkan daya konsumsi masyarakat dapat pulih kembali, sehingga mampu menggiatkan pertumbuhan ekonomi yang lesu kali ini,” pungkas Charles.

Aksi kemudian diakhiri oleh pembacaan tuntutan aksi oleh Charles, Ketua Umum PMII Babel. Delapan tuntutan Cipayung Plus Babel tersebut di antaranya:

1. Menuntut pemerintah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok.

2. Menuntut pemerintah untuk mengevaluasi distribusi pengan di setiap daerah.

3. Menuntut dan menolak kenaikan harga bahan Bahan Bakar Minyak (BBM).

4. Mendesak Presiden mengevaluasi kenaikan PPN menjadi 11%, serta segera menyiapkan kebijakan skema pajak dan mengontrol harga agar inflasi segera terkendalikan.

5. Menuntut pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pangan yang masih bergantung dengan impor.

6. Menuntut pemerintah untuk memastikan manajemen ketersediaan pangan strategis yang dapat diproduksi di dalam negeri tersalurkan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

7. Menuntut pemerintah daerah melakukan monitoring terhadap ketersediaan konsumsi dan harga pangan pokok, mengatur pendistribusian pangan serta mengembangkan kebijakan pertanian yang lebih variatif dalam menghadapi berbagai situasi krisis.

8. Menuntut pemerintah untuk mengusut mafia minyak goreng, BBM bersubsidi, serta barang komoditas rakyat lainnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Gemuruh Kantin Berisik Vol. 3: “Bangkit & Bergerak”

Salah satu band lokal, Sisilain, menyemarakkan Kantin Berisik Vol.3. Foto oleh Eka/LPM UBB. Balunijuk, LPM UBB- UKM GEMA...

Meminimalisir Abrasi di Pulau Semujur : HIMAGRO UBB Gelar Kegiatan Penyuluhan dan Penanaman Tanaman

BALUNIJUK _Himpunan Mahasiswa Agroteknologi (HIMAGRO) Universitas Bangka Belitung melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penanaman Tanaman yang bertajuk "Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pemulihan dan...

Mengenal Kekerasan Seksual dan Konseling Berperspektif Gender

Ilustrasi oeh Febri. Trigger warning: Artikel wawancara ini berbicara tentang kekerasan seksual yang mungkin dapat mengganggu kenyamanan Anda....

“Panggung Ekspresi”, Kala Kesenian Bicara Petani dan Agraria

Papan seruan aksi di panggung utama dalam Panggung Ekspresi. Foto oleh Kevin. Pangkalpinang, LPM UBB - Badan Eksekutif...

Recent Comments