Pangkalpinang, LPM UBB – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (BEM KM UBB) kembali menggelar aksi protes kepada pemerintah di depan Alun-Alun Taman Merdeka Pangkalpinang pada Kamis (21/4). Aksi bertagar #RakyatBantuRakyat ini diselenggarakan sebagai bentuk tuntutan mahasiswa kepada para petinggi negara atas kenaikan harga beberapa bahan pokok, peningkatan tarif PPN, dan berbagai kinerja buruk pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan rakyat.
Berbeda dengan metode-metode sebelumnya, aksi kali ini menggelar pasar rakyat, mimbar bebas, dan lapak baca.
Pasar rakyat adalah inisiasi mahasiswa untuk berbagi bahan-bahan pokok secara gratis dari masyarakat untuk masyarakat. Barang-barang ini didapatkan dari hasil donasi masyarakat. Minyak goreng, gula, dan bensin adalah barang-barang yang dibagikan mengingat harganya yang sedang melambung tinggi. Lantas, dibagikan kepada masyarakat yang berlalu-lalang di sekitar Taman Merdeka. Setelah mengambil barang, setiap warga menyuarakan kritiknya di sehelai kertas yang dipajang di sebuah papan tulis. Selain pasar rakyat, ada mimbar bebas sebagai panggung bagi mereka yang ingin berorasi. Ada pula lapak baca oleh LPM UBB bagi mereka yang Ingin duduk dan membaca buku dan majalah progresif yang disediakan.
Tidak sampai disitu, aliansi mahasiswa dari berbagai fakultas di UBB turut menyampaikan ultimatum dan 12 poin tuntutan sebagai berikut.
1. Hentikan aktivitas sawit yang bersifat eksploitatif.
2. Hentikan perampasan lahan untuk membuka perkebunan sawit.
3. Ciptakan kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat kelas buruh dan petani.
4. Tingkatkan kualitas kesejahteraan dan kondisi kerja buruh.
5. Naikkan upah minimum pekerja sesuai standar hidup.
6. Prioritaskan alokasi APBN 2022 untuk pemulihan ekonomi dan stabilitas harga pangan dan komoditas pokok.
7. Mendesak pemerintah membuat kebijakan yang mengatur prioritas kebutuhan CPO domestik.
8. Menuntut pemerintah agar memperketat pengawasan dalam segala aktivitas perekonomian.
9. Menuntut dan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
10. Menuntut pemerintah mengusut tuntas mafia dibalik kelangkaan minyak goreng, BBM subsidi, serta bahan pokok lainnya.
11. Evaluasi kebijakan PPN 11% prioritas pemerintah.
12. Menolak keras wacana perpanjangan periode jabatan presiden dan pengangkangan konstitusi.
Di hadapan massa yang hadir, salah seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi (FE) UBB, Yossi Anggraini, menyuarakan tanggapan atas apa yang terjadi selama ini. Ia berpendapat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah telah menampik rakyat Indonesia.
“Bisa kita perkirakan, saudara-saudara, kenaikan PPN dapat menyambang pada angka inflasi dan menekan target pertumbuhan ekonomi. Jadi, kalaupun pemerintah membuat target ekonomi tinggi di atas lima persen misalnya, tapi jikalau inflasinya tinggi, itu hanya halu semata dan hal ini sudah dipertegaskan oleh bidang kajian akuntansi dan perpajakan asosiasi emiten Indonesi,” papar Yossi.
Sementara itu, Yunita, satu di antara masyarakat yang ikut menyumbangkan aspirasinya melalui KM UBB, merasa kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng dan BBM. Di samping harganya yang naik, persediaan dari komoditas ini pun terbatas.
“Minyak makin susah, kesulitan mencari minyak sayur, karena minyak sayur dari harga 12 ribu sampai 25 ribu, mencarinya juga susah. Kalau BBM, saya mohon kepada pemerintah mohon diturunkanlah harga BBM. Supaya rakyat senang juga,” ujar Yunita saat diwawancarai.
Selain itu, Yunita juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah terkait dengan keputusan pemerintah ini. Ia mengharapkan pemerintah dapat meringankan beban masyarakat.
“Semoga pemerintah dapat meringkankan beban masyarakat, beban Indonesia lah, supaya rakyat tidak terlalu menderita. Semoga semua harga kebutuhan pokok dapat diringankan,” harapnya.
Reporter: Dina Septiani, Sri Lestari, dan Zahra Zarina
Penulis: Dina Septiani
Fotografer: Zahra Zarina dan Sri Lestari
Editor: Kevin Aryatama